Integrasi Pengawasan Keuangan Internal Daerah Sidoarjo Tahun 2021-2022

Authors

  • Kalyana Larasati Universitas Negeri Surabaya
  • Nimas Bening Universitas Negeri Surabaya
  • Revienda Anita Fitrie Universitas Negeri Surabaya
  • Eva Hany Fanida Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1417

Keywords:

Internal Financial Supervision, SIKSDA, Regional Financial Management, Transparency, Accountability

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas integrasi pengawasan keuangan internal daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji integrasi pengawasan internal keuangan daerah melalui implementasi Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, observasi, dan analisis dokumen. Fokus penelitian diarahkan pada peran sistem informasi keuangan daerah dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik, serta fungsi pengawasan internal dalam memastikan bahwa praktik pengelolaan keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKSDA memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketertiban pencatatan transaksi, percepatan administrasi keuangan, kemudahan penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan aksesibilitas data bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, pengawasan internal berperan penting dalam mendeteksi kesalahan administratif, memperkuat akuntabilitas anggaran, dan mendukung proses audit yang lebih efektif. Namun, implementasi sistem masih menghadapi beberapa tantangan, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta perlunya penguatan infrastruktur teknologi. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu mengoptimalkan integrasi sistem informasi keuangan dan pengawasan internal melalui pelatihan yang berkelanjutan, penyempurnaan sistem, serta penguatan mekanisme pengawasan berbasis data. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sebagai kesimpulan, integrasi SIKSDA dan pengawasan internal merupakan strategi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

References

Aini, E. N., Zuliasari, W., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Journal Social Society, 6(3), 1654–1666. https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1327

Ashara, S. N., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(2), 1488–1502. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7397

Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics, 10(1). https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119

Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan: Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 12(1), 90–102. https://doi.org/10.22437/jmk.v12i01.17228

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2022). LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – Wajar Tanpa Pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. https://bpkad.sidoarjokab.go.id/web/wp-content/uploads/2023/03/BPKAD_LKjIP-Tahun-2022-1.pdf

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2023). LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 – Wajar Tanpa Pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan/lhp-lkpd/lkpd-kabupaten-sidoarjo-tahun-2022-wt

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. https://bpkad.sidoarjokab.go.id/web/wp-content/uploads/2023/03/BPKAD_LKjIP-Tahun-2022-1.pdf

Dewi, I. D. (2022). Effectiveness of village funds for economic development and infrastructure of Bonto Jai Village, Bissappu District in Bantaeng Regency. Income Journal of Economics Development, 1(1), 18–33. https://doi.org/10.54065/ijed.1.1.2021.28

Fitriani, L., & Solikhin, A. (2025). Pengaruh implementasi sistem informasi pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh teknologi informasi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 13(05), 1548–1561. https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328

Fitriasari, D. (2024). Pengaruh penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung. Jurnal Bina Akuntansi. https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.649

Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 4(1), 126–140. https://doi.org/10.31933/mwca7592

Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana. KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi, 3(2). https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020

Leunupun, P., Persulessy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 2364–2476. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884

Lotu, M. N., & Talan, G. Y. M. (2022). Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 10(2), 151–161. https://doi.org/10.35508/jak.v10i2.8719

Marsuni, N. S., & Kamal, N. A. A. (2024). Optimizing regional original income: A comprehensive analysis and assessment of revenue management practices in Pangkajene Regency and Islands. Income Journal of Economics Development, 4(1), 20–24. https://doi.org/10.54065/ijed.4.1.2024.206

Nasir, N., Monoarfa, R., & Husain, S. P. (2025). Pengaruh teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jambura Accounting Review, 6(1), 411–425. https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.180

Nugroho, R., Wahyono, C., Huraq, F., & Muhammad, A. S. (2023). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan teori governabilitas dan govermentalitas. Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 7(2), 122–133. https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i2.365

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (n.d.). Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. https://siksda.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876/pp-no-60-tahun-2008

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Pratolo, S., & Jatmiko, B. (2022). The influence of transparency and accountability on local government financial management. Journal of Accounting and Investment, 23(2), 318–333. https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14617

Putri, E. Y., & Sundari, S. (2025). Studi kuantitatif pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. RISTANSI: Riset Akuntansi, 6(2), 299–314. https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2732

Rahma, A. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025. Journal Social Society, 6(2), 1404–1415. https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1281

Ramadania, S., & Kamal, N. A. A. (2024). Understanding the effectiveness of village fund allocation management: A study in Sinjai Regency. Income Journal of Economics Development, 4(1), 30–35. https://doi.org/10.54065/ijed.4.1.2024.208

Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 3094–3104. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882

Rizki, M. F. J., Wahyudi, I., & Olimsar, F. (2025). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 13(05), 1723–1737. https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150

Rosita, E. N., & Rosalina, R. R. (2023). Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 8(1). https://doi.org/10.23969/oikos.v8i1.12337

Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2023). Transparency and accountability in local government financial management: Evidence from Indonesia. Public and Municipal Finance, 12(1), 39–49. https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.04

Theana, V., Ardini, L., & Mildawati, T. (2025). Pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah: Peran moderasi teknologi informasi. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 9(2), 319–341. https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.26198

Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak penerapan good governance, kompetensi SDM, penerapan SAP, penerapan SPIP dan pemanfaatan SIPKD terhadap akuntabilitas publik dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi. J-MAS: Jurnal Manajemen dan Sains, 5(2), 289–295. https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2732

Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I. (2022). Pengaruh kompetensi pengguna, teknologi informasi dan implementasi SIPD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA), 3(2), 794–804. https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3579

Published

2026-07-05

How to Cite

Larasati, K., Bening, N. ., Fitrie, R. A. ., & Fanida, E. H. . (2026). Integrasi Pengawasan Keuangan Internal Daerah Sidoarjo Tahun 2021-2022. Journal Social Society, 6(3), 2410–2426. https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1417