Peran E-Budgeting dalam Meningkatkan Transparansi dan Monitoring Keuangan Publik di Surabaya
DOI:
https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1443Keywords:
E-Budgeting, Keuangan Publik, Monitoring, Surabaya, TransparansiAbstract
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas penerapan e-budgeting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan publik guna mencegah penyimpangan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang partisipatif di Kota Surabaya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis sistem e-budgeting dalam memperkuat transparansi serta efektivitas pengawasan keuangan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai pelopor penerapan konsep smart city di Indonesia, Surabaya telah menyatukan sistem perencanaan dan penganggaran untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis isi web (web content analysis) terhadap portal resmi pemerintah, seperti situs BPKAD dan portal Open Data Surabaya. Temuan penelitian mengungkap bahwa penerapan e-budgeting secara nyata telah memajukan transparansi proaktif lewat publikasi dokumen anggaran yang rutin di ranah daring. Dari sisi teknis, fitur locking system dan audit trail pada sistem e-budgeting terbukti ampuh sebagai alat pengawasan internal yang dapat menghalangi campur tangan ilegal serta mengurangi risiko manipulasi anggaran atau timbulnya dana tidak resmi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan kendala utama terkait kualitas data, yakni kecenderungan publikasi dokumen dalam format statis (PDF) yang menghambat aksesibilitas data terbuka bagi masyarakat guna melakukan analisis secara independen. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih bersifat reaktif akibat minimnya fitur interaktif pada sistem tersebut. Secara keseluruhan, walaupun e-budgeting berhasil mengurangi kesenjangan informasi birokrasi, diperlukan penguatan transparansi partisipatif melalui penyediaan format data yang dapat dibaca mesin serta pengembangan dasbor publik. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring keuangan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah secara lebih terbuka dan berkelanjutan.
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas penerapan e-budgeting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan publik guna mencegah penyimpangan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang partisipatif di Kota Surabaya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis sistem e-budgeting dalam memperkuat transparansi serta efektivitas pengawasan keuangan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai pelopor penerapan konsep smart city di Indonesia, Surabaya telah menyatukan sistem perencanaan dan penganggaran untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik analisis isi web (web content analysis) terhadap portal resmi pemerintah, seperti situs BPKAD dan portal Open Data Surabaya. Temuan penelitian mengungkap bahwa penerapan e-budgeting secara nyata telah memajukan transparansi proaktif lewat publikasi dokumen anggaran yang rutin di ranah daring. Dari sisi teknis, fitur locking system dan audit trail pada sistem e-budgeting terbukti ampuh sebagai alat pengawasan internal yang dapat menghalangi campur tangan ilegal serta mengurangi risiko manipulasi anggaran atau timbulnya dana tidak resmi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan kendala utama terkait kualitas data, yakni kecenderungan publikasi dokumen dalam format statis (PDF) yang menghambat aksesibilitas data terbuka bagi masyarakat guna melakukan analisis secara independen. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih bersifat reaktif akibat minimnya fitur interaktif pada sistem tersebut. Secara keseluruhan, walaupun e-budgeting berhasil mengurangi kesenjangan informasi birokrasi, diperlukan penguatan transparansi partisipatif melalui penyediaan format data yang dapat dibaca mesin serta pengembangan dasbor publik. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring keuangan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah secara lebih terbuka dan berkelanjutan.
References
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
Handayani, R. (2021). Integrasi sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Publik, 17(2), 145–158. https://doi.org/10.20473/jap.v17i2.2021.145-158
Jufry, M. F. (2023). The role of government public relations (Humas Pemerintah) in establishing a positive government reputation at the South Sulawesi Provincial Governor's Office. INCOME Journal of Economics Development, 3(2), 36–42. https://doi.org/10.54065/ijed.3.2.2023.171
Kurniawan, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam e-government di Indonesia: Antara retorika dan realitas. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(2), 112–128. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1693
Lestari, P. (2024). Pengawasan partisipatif masyarakat dalam ekosistem smart city: Tantangan dan peluang akuntabilitas digital. Jurnal Kebijakan Publik Digital, 12(1), 78–95.
Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
Muda, I., Wardayani, D. Y., & Dharma, I. M. (2017). The influence of e-budgeting on the quality of local government financial reports. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(20), 225–239.
Nugroho, R., & Pratama, A. (2023). The effect of e-government and transparency of regional budget management on the level of corruption in provincial government in Indonesia. International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship, 3(3), 853–866. https://doi.org/10.53067/ije3.v3i3.212
Pratama, A. P., & Mahendra, D. (2021). Evaluasi transparansi informasi keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kota/kabupaten. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 7(2), 189–205. https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.668
Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi literatur faktor yang mempengaruhi implementasi e-budgeting dalam sektor publik. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5(2), 68–79. https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79
Prayoga, M., & Yuhertiana, I. (2021). Implementasi e-budgeting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(3), 567–580. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.32
Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2023). Smart city governance: Lesson learned from Surabaya’s e-budgeting integration. Journal of Public Administration and Local Governance, 7(1), 45–59. https://doi.org/10.31002/jpalg.v7i1.6543
Ramadhan, A. F. (2025). Open government dan transparansi fiskal berbasis digital di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 10(1), 44–57. https://doi.org/10.21043/jkpi.v10i1.2025
Ramadhan, G. S., Magribi, S. A., & Fanida, E. H. (2025). Evaluasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi sumber pendanaan di Kota Surabaya. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 3(2), 1–15. https://doi.org/10.9963/s0rskf87
Saputra, D., & Hidayat, H. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi e-budgeting pada Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 145–162. https://doi.org/10.9744/jak.10.2.145-162
Saputra, D., & Lestari, N. (2022). Transparansi informasi publik melalui digitalisasi keuangan daerah berbasis e-government. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(1), 77–89. https://doi.org/10.24905/jip.v15i1.2022
Sari, K. (2023). Transformasi digital dan kepemimpinan organisasi di sektor publik. Jurnal Inovasi Sektor Publik, 14(1), 88–104.
Setiawan, D., & Hidayat, E. (2022). Open data pemerintah daerah: Analisis ketersediaan dan kualitas data keuangan. Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan, 4(1), 22–38. https://doi.org/10.33701/jsip.v4i1.2456
Setiawan, M. R. (2022). Transparansi fiskal dan keterbukaan data pemerintah daerah dalam era digital. Jurnal Governance dan Kebijakan Publik, 9(2), 98–110. https://doi.org/10.18196/jgkp.v9i2.14987
Susanti, N., & Hartono, U. (2022). Analisis penerapan e-budgeting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 5(3), 211–225. https://doi.org/10.31092/jakp.v5i3.1784
Wahyudi, I., Santoso, P., & Hidayat, T. (2020). Sistem informasi akuntabilitas sektor publik. Alfabeta.
Wibawa, A. P. (2021). Transformasi digital birokrasi melalui implementasi SPBE dan e-budgeting di pemerintah daerah. Jurnal Bina Praja, 13(3), 421–432. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.421-432
Wibawa, A., Santika, B., & Hidayat, L. (2021). Efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah: Studi kasus implementasi SPBE di Kota Surabaya. Jurnal Inovasi Aparatur, 9(3), 210–228. https://doi.org/10.31113/jia.v9i3.789
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Annisa Rahmawati, Zahwa Laudia Mysah , Ravienda Anita Fitrie , Eva Hany Fanidah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
License and Copyright Agreement
- Authors retain copyright and other proprietary rights related to the article.
- Authors retain the right and are permitted to use the substance of the article in their own future works, including lectures and books.
- Authors grant the journal the right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post or self-archive their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
