Evaluasi Proses Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja dalam Pengelolaan Anggaran di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Alfatita Lathofah Nisa; Hasanah Setyowati

doi:10.54065/jss.6.2.2026.1183

Authors

Alfatita Lathofah Nisa STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Hasanah Setyowati STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1183

Keywords:

Verifikasi Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Anggara, SOP, SPJ, Keuangan Daerah

Abstract

Urgensi penelitian ini untuk memastikan akuntabilitas, ketepatan administrasi, serta mencegah kesalahan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian proses verifikasi surat pertanggungjawaban belanja dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan transparansi dan kualitas pengelolaan anggaran di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Verifikasi keuangan merupakan bagian dari penatausahaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan dokumen sebelum dilakukan pencairan dan pelaporan anggaran. Proses verifikasi keuangan berperan penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian yaitu mencakup informasi dari bendahara, PPK, dan staf. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses verifikasi keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dilaksanakan secara berjenjang, melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya, serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mekanisme verifikasi dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan manual dan pemanfaatan sistem digital, seperti SIPD RI dan Cash Management System (CMS). Kendala yang ditemukan bersifat operasional dan tidak menunjukkan penyimpangan dari ketentuan. Secara keseluruhan, verifikasi keuangan berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta kualitas penyusunan SPJ dan laporan keuangan.

References

Almausshofi, A., Novika, I., Nurmala, S. D., Aida, N., Hudani, M. M., & Nindien, Q. A. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2024. Journal Social Society, 5(1), 272–282. https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.684

Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 10(1), 174-185. https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119.

Dewata, E., Jauhari, H., & El Auda, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan daerah. Jurnal Akuntansi Publik, 5(2), 101–114. https://doi.org/10.5281/zenodo.5747284.

Fitaloka, R. A. D., & Nawangsari, E. R. (2025). Akuntabilitas realisasi surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur. J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3), 3710–3721. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.9323.

Malissa, R., Baharuddin, & Toding, A. (2025). Verifikasi dan persetujuan dana hibah: Upaya transparansi dan akuntabilitas di Sekretariat Daerah Papua Tengah. Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik, 1(2), 301–307. https://doi.org/10.1610/shkzcb96.

Mandasari, Y. E., Darojat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. Journal Of Economic, Business And Accounting (Costing), 7(5). https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11237.

Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Afre (Accounting and Financial Review), 3(2), 152–158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.550.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage

Nugroho, R., Wahyono, C., Huraq, F., & Muhammad, A. S. (2023). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo: Perspektif governabilitas dan governmentalitas. Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 7(2), 122–133. https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i2.365.

Pangemanan, S. F. D. (2024). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu), 3(2), 168–179. https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6516

Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak), 5(1), 111–112. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9641.

Ponto, E. S. A., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2024). Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 278–287. https://doi.org/10.58784/rapi.184

Saputro, M. H., Baharuddin, & Toding, A. (2025). Peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah: Studi pada Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik, 1(2), 308–314. https://doi.org/10.1610/c3273160.

Sari, T. K., Rocmawati, I., & Nugrahaningsih, N. (2026). Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023. Journal Social Society, 6(1), 506–518. https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1011

Suciandini, G. A. M., & Yuniarta, G. A. (2025). Analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bebas korupsi: Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi Profesi, 16(02), 458–468. https://doi.org/10.23887/jap.v16i02.100650.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Syahban, W., Marzuki, S. N., & Buhasyim, M. A. (2025). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. Journal Social Society, 5(1), 28–45. https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.625

Wahiruddin, M., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). Transparansi pengelolaan keuangan melalui prosedur pencatatan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik, 1(2), 245–250. https://doi.org/10.1610/0nwmds64.

Warna, W., Hamzani, U., & Rusmita, S. (2024). Accountability and Transparency of Village Fund Budget Management. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 12(5), 1821–1830. https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2803

Widyastuti, E. S., Fachruddin, I., Abror, M., & Muzaqi, A. H. (2023). Implementasi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 9(1), 71–87. https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.7891.

Wiguna, P. G. S., Suryawan, I. G. B., & Widiati, I. A. P. (2024). Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Preferensi Hukum, 5(2), 259-264. https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8091.259-264